Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (ke dua dari kanan) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Sungailiat, Bangka, Babel, Jumat (27/11/2020). Foto : Tiara/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyesalkan atas adanya kasus penambangan timah ilegal oleh pihak PT Timah yang berada di perairan Pantai Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya dengan adanya aktifitas penambangan timah ilegal tersebut menimbulkan hilangnya mata pencaharian masyarakat Bangka yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

“Nah ini jika dibiarkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan konflik antara nelayan dengn penambang. Pertambangan itu diperbolehkan asal tetap memprioritaskan kaidah-kaidah lingkungan dan sosial, dengan tidak membunuh ekonomi masyarakat setempat,” ujar Dedi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Sungailiat, Bangka, Babel, Jumat (27/11/2020).

Politisi Partai Golkar ini turut menyesalkan sikap Gubernur Babel selaku otoritas yang memberikan izin dikeluarkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa melihat analisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Dirinya turut mendesak kepada Gubernur Babel untuk melakukan evalusi terhadap izin yang sudah diberikan dan evalusi terhadap AMDAL, agar kebijakan tersebut tidak lagi menuai konflik.

“Kenapa AMDAL-nya dikeluarkan, kenapa izin itu diberikan tanpa melihat analisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Untuk sementara saya minta penambangan tersebut sementara dihentikan karena dalam jangka panjang ini dapat menimbulkan bahaya. Kan tidak mungkin aparat harus terus benturan dengan masyarakat," jelas Dedi.

Lebih lanjut Dedi juga mendesak kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) sebagai pihak yang memiliki otoritas melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan untuk segera memberikan analisis terkait kelengkapan izin, zonasi, hingga koordinat Kapal Isap Produksi (KIP).

“Kemudian kepada Dirjen Gakkum KLHK juga harus memberikan analisis dalam waktu sampai dengan hari Selasa (1/12/2020) setelah itu harus melakukan tindakan kalau ada pelanggaran hukum. Tidak boleh juga kegiatan penambangan tersebut berkonflik lama-lama, harus dibicarakan secara bersama agar aparat tidak perlu capek setiap hari harus jagain dan masyarakat juga bisa makan,” ungkap politisi dapil Jawa Barat VII itu.

Terakhir, Dedi memastikan dalam waktu dekat Komisi IV DPR RI akan memanggil Gubernur Babel, Bupati Bangka, dan direksi PT Timah untuk bersama menyelesaikan permasalahan penambangan timah ilegal tersebut. Menurutnya pertambangan boleh berjalan, namun masyarakat nelayan harus tetap hidup dan sejahtera.

“Karena kewenangan kami adalah melindungi nelayan untuk menghentikan sementara penambangan dan penting melakukan tindakan-tindakan dan dialog bersama bagaimana mencari solusi agar penambangan berjalan, tapi ekosistem laut terjaga, kemudian juga ekonomi masyarakatnya berjalan," harap Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, terkait kasus penambangan timah tersebut nantinya akan mempelajari seluruh dokumen perizinan, termasuk proses penerbitan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal ini PT Timah. “Kami akan dalami ini tentu ada beberapa instrumen hukum, sanksi, maupun pidana yang bisa kami terapkan," jelasnya.

Untuk diketahui ratusan masyarakat nelayan Matras melakukan aksi penolakan terhadap KIP yang beroperasi di wilayah pantai Matras, Sungailiat. Masyarakat meminta pemerintah dan aparat terkait menghentikan aktivitas KIP tersebut. Pasalnya dengan beroperasinya KIP, maka mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan akan menghilang. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota DPR RI lain, di antaranya Darori Wonodipuro dan Renny Astuti dari F-Gerindra dan Slamet Ariyadi (F-PAN). (tra/sf)